Bandar Lampung, Parlemen Update — Di tengah berbagai kebutuhan pembangunan daerah, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan layanan pendidikan, hingga fasilitas kesehatan masyarakat, alokasi anggaran untuk pembangunan gedung kejaksaan di Provinsi Lampung justru menjadi sorotan.
Publik mulai mempertanyakan: sejauh mana prioritas penggunaan APBD benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat luas?
Dokumen Rekap Rencana Umum Pengadaan (RUP) menunjukkan adanya 17 paket proyek pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kejaksaan di berbagai wilayah Lampung.
Total anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp21,5 miliar dari APBD daerah.
Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai proyek, mulai dari pembangunan gedung kantor kejaksaan negeri di sejumlah kabupaten, rehabilitasi rumah dinas, hingga pembangunan fasilitas penyimpanan barang sitaan negara. Nilai proyeknya bervariasi, dari ratusan juta hingga miliaran rupiah.
Lihat Video: Saat Gedung Kejaksaan Dibangun Miliaran, Publik Pertanyakan Prioritas APBD Lampung
Di antara daftar proyek tersebut, pembangunan Gedung Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kejaksaan Negeri Metro tercatat sebagai salah satu proyek dengan anggaran terbesar, yakni sekitar Rp4,99 miliar.
Sementara itu, pembangunan Gedung Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung di Panjang menyusul dengan nilai sekitar Rp4,49 miliar.
Dua proyek ini saja sudah menyerap hampir setengah dari total anggaran yang tercantum dalam dokumen pengadaan tersebut.
Sementara sisanya tersebar dalam sejumlahproyek pembangunan dan rehabilitasi kantor kejaksaan negeri di berbagai daerah seperti Pesawaran, Pringsewu, Mesuji, Lampung Barat, hingga Tulang Bawang Barat dengan nilai rata-rata sekitar Rp1 miliar lebih per paket proyek.
Antara kebutuhan lembaga dan kebutuhan masyarakat
Pembangunan fasilitas lembaga penegak hukum tentu memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja institusi. Namun besarnya alokasi anggaran dalam satu tahun anggaran memunculkan pertanyaan dari sejumlah kalangan.
Sebagian masyarakat menilai pemerintah daerah perlu menjelaskan secara terbuka dasar perencanaan proyek-proyek tersebut. Terlebih ketika kebutuhan pembangunan sektor lain di daerah masih cukup besar dan menjadi perhatian publik.
Selain soal prioritas anggaran, publik juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap proses pengadaan proyek tersebut. Dalam dokumen pengadaan, metode pemilihan penyedia tercatat menggunakan mekanisme yang berbeda, mulai dari tender hingga pengadaan langsung.
Bagi sebagian pengamat tata kelola anggaran, proyek konstruksi pemerintah selalu menjadi area yang perlu diawasi secara ketat. Tanpa transparansi dan pengawasan yang kuat, proyek bernilai miliaran rupiah berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari pembengkakan biaya hingga kualitas pembangunan yang tidak sesuai harapan.
Kini, perhatian publik tertuju pada bagaimana proyek-proyek tersebut akan dijalankan. Bukan sekadar pembangunan gedung, tetapi juga ujian bagi transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. (tim)
Komentar